Teror bom kembali merebak. Kali ini teror melanda Jakarta pascapemilihan presiden 8 Juli 2009. Teror bom dan sengatan mautnya pun tidak mengenal jabatan, usia, jenis kelamin, siapapun orangnya. Bahkan bisa mengancam para jurnalis.
Tak disangka, ledakan bom kembali menggetarkan Hotel JW Marriott di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2009 sekitar pukul 07.45 WIB. Lokasi ledakan di Restoran Syailendra. Hotel ini sebelumnya juga sempat menjadi sasaran peledakan bom pada 5 Agustus 2003.
Pada Jumat itu, Hotel Ritz-Carlton yang tepat berada sekitar 50 meter di seberang JW Marriott juga menjadi sasaran peledakan bom, tepatnya di Restoran Erlangga pada pukul 07.47 WIB. Dua hotel bergensi ini nampaknya menjadi sasaran pelaku karena para tamu hotel yang datang pada umumnya adalah tokoh-tokoh penting, baik dari dalam negeri dan luar negeri. Di sisi lain, dua hotel ini merupakan simbol keberadaan asing di Indonesia.
Isu teror bom serta merta tidak lagi berkutat pada organisasi keagamaan fundamental dan anarkis yang dituduh sebagai pelaku. Namun efeknya melebar ke isu persaingan pasangan capres-cawapres. Meski tidak tertutup kemungkinan tindakan ini dilakukan oleh para teroris yang sebelumnya telah menebar ancaman dan tindakan serupa.
Pelebaran isu ini diawali dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden menyatakan, dirinya juga telah menjadi target pembunuhan. Dia bahkan menunjukkan beberapa slide foto kegiatan suatu kelompok garis keras yang berlatih menembak dengan sasaran foto wajah presiden.
“Barangkali ada di antara kita, yang di waktu lalu melakukan kejahatan, membunuh, dan menghilangkan orang. Tapi pelaku itu masih lolos dari jeratan hukum. Kali ini negara tidak boleh membiarkan mereka menjadi drakula dan penyebar maut di negeri kita,” kata SBY dalam konferensi pers di halaman Istana Kepresidenan, Jumat (17/7) siang.
Pernyataan itu sontak ditanggapi oleh kubu capres-cawapres lain, yakni Megawati-Prabowo yang bernada cukup keras. Sementara kubu Jusuf Kalla-Wiranto tidak terlalu frontal menanggapi.
Siang harinya, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menggelar rakor mendadak. Berdasarkan hasil rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat melorot 50 poin atau 2,66% pada awal perdagangan setelah kejadian ledakan bom. Meski demikian satu jam kemudian terjadi rebound. Meski demikian, kejatuhan indeks bersifat sementara yang tercermin dari pulihnya indeks ke level 2.106,35, atau turun 11 poin (0,55%) dari penutupan Kamis (16/7).
Efek ledakan kali ini memang tidak signifikan memengaruhi perdagangan saham. Berbeda ketika terjadinya ledakan bom di Bali I pada 12 Oktober 2002. Indeks saat itu anjlok cukup dalam sebesar 10,36%. Sedangkan pada kejadian bom I di Hotel JW Marriot, 5 Agustus 2003, indeks melorot 3,06%.
Ledakan bom yang terjadi di Kedutaan Besar Australia pada 9 September 2004 dan bom Bali II pada 1 Oktober 2005 membuat indeks terkoreksi masing-masing 0,82% dan 0,38%.
Dari pantauan Bank Indonesia (BI), nilai tukar rupiah sebelum ledakan bom pada Jumat (17/7) berada di posisi Rp 10.050 per dolar AS, setelah kejadian ledakan melorot ke level Rp 10.250 per dolar AS. Bank sentral terpaksa melakukan intervensi ke pasar sehingga akhirnya rupiah ditutup sedikit menguat di level Rp 10.180 per dolar AS.
Wartawan Sering Datang
JW Marriott dan Ritz-Carlton kerap menyelenggarakan berbagai acara-acara yang mengundang kehadiran media massa untuk meliput. Namun kadang wartawan yang datang ke sana bukan pula karena adanya undangan peliputan. Tapi terkadang sekadar datang untuk mencari informasi-informasi ekslusif, ketika wartawan mengetahui ada pertemuan internal beberapa pejabat yang dicari di kedua hotel tersebut.
Misalnya, di Jumat pagi yang kelam itu, beberapa pejabat penting di sektor migas dan pertambangan diketahui mengadakan pertemuan internal di JW Marriott. Pada saat itu, beberapa petinggi perusahaan migas yakni Kevin S Moore dari Husky Energy, Gary Ford dari Anadarko, dan Simon Louis dari Chevron sedang makan pagi di Restoran Syailendra. Di sana juga terdapat dua petinggi dari PT Freeport yakni David Potter, dan Adrianto Maghribi. Selain itu terdapat Presdir PT Holcim Indonesia Timothy McKay dan Commercial Manager PT Thiess Contractors Indonesia Gary McEvoy yang tewas dalam kejadian itu. Sejumlah petinggi sedang menghadiri pertemuan rutin Indonesia Country Program (ICP) yang diselenggarakan perusahaan konsultan Castle Asia.
Bila ada wartawan yang hendak mencari berita-berita eksklusif, atau sekadar bertemu para narasumber, bukan tidak mungkin akan menyambangi acara makan pagi itu. Dengan demikian risiko menjadi korban pun terbuka bagi wartawan. Ancaman juga bakal lebih memilukan lagi, jika bom itu justru meledak ketika kontingen Manchester United (MU) asal Inggris jadi datang ke Jakarta dan menginap di Ritz-Carlton. Bisa dipastikan akan ada korban dari jurnalis.
Ledakan bom di kedua hotel itu kali ini juga menimbulkan kekecewaan di kalangan pencinta sepakbola. Pasalnya pada 20 Juli 2009, MU batal berkunjung ke Jakarta. Sebab hotel yang akan ditempati ternyata di bom. Padahal, panitia penyelenggara untuk mengundang MU berlaga dengan Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno telah membayar US$ 2 juta untuk izin kedatangan MU. Total kerugian panitia ditaksir sekitar Rp 30 miliar.
Ternyata di hari kejadian, timnas Indonesia yang terdiri atas 30 orang menginap di JW Marriott. mereka luput dari ledakan karena pada pukul 07.00 mereka keluar hotel untuk berlatih di lapangan ABC Senayan.
Saya pun sempat mendatangi JW Marriott untuk kesekian kalinya, semalam sebelum kejadian pada 16 juli 2009. Kedatangan saya malam itu karena keperluan peliputan. Entah apa yang akan terjadi jika upaya peledakan terjadi di malam saya berada di sana. Pasalnya saya sempat membuat berita di daerah luar lobby hotel demi memenuhi deadline.
Ketika ledakan terjadi, muncul beragam respons wartawan yang dimuat di situs jejaring facebook. Beberapa wartawan yang sempat datang ke Marriott bersama saya malam itu juga menyampaikan kegundahan, dan keprihatinan atas kejadian tersebut. Lalu muncullah dugaan aneh-aneh. “Kok bisa ya, dua hotel yang pengamanannya superketat bisa bobol. Bahkan untuk yang kedua kalinya bagi JW Marriot?”
Pengamanan Hotel
Ketika mengunjungi JW Marriott malam itu, memang saya dapati pengamanan masih cukup ketat. Parkir motor berada di samping hotel dan terpisah dari kendaraan roda empat. Untuk masuk ke dalam, sebagai pengendara motor, saya harus melewati dua penjaga dengan pemeriksaan tas atau bawaan. Satu, ketika masuk ke basement menuju lift lobby dengan pemeriksaan dari satu orang satpam. Di pos ini sebenarnya ada sekitar lima satpam, karena pos itu juga sebagai pintu masuk kendaraan roda empat ke basement.
Kedua, saya kembali diperiksa ketika keluar dari lift menuju lobby yang diperiksa oleh petugas front office. Level pemeriksaan agak berbeda dari pos satu ke pos dua. Pada pos satu, tas saya hanya dibuka dengan menempelkan detector, sementara tamu yang masuk tidak di screening atau di geledah. Sedangkan di pos dua, tas saya kembali dibuka dan setiap orang masuk ke jalur screening detector.
Pengamanan ketat juga terdapat di Ritz-Carlton di Mega Kuningan. Dalam beberapa kali keperluan peliputan di hotel ini, saya harus melewati beberapa pemeriksaan sebagai pengendara motor. Ketika motor akan masuk ke parkir di basement, petugas yang kadang dari kepolisian memeriksa pengendara, membuka jok motor, meminta membuka helm, dan meminta mengeluarkan kartu pengenal. Setelah parkir, tamu naik ke atas dan barang bawaan diperiksa.
Setelah dinyatakan aman, saya baru dapat mengarah ke lobby. Sebelum masuk lobby, saya dan barang bawaan kembali di diperiksa dengan screening oleh petugas, kemudian barulah dapat masuk ke dalam lobby. Kedua hotel juga menempatkan kamera CCTV di sudut-sudut hotel.
Memang nasib berada di Tangan Yang Kuasa. Dengan demikian dalam setiap aktivitas, kita hendaknya selalu menyerahkan diri kepada-Nya. (teh, 20 Juli 2009)
Rabu, Juli 22, 2009
Senin, April 20, 2009
Menyulap Panas Bumi Menjadi Listrik

Saya termasuk orang yang awam soal energi, apalagi soal energi panas bumi. Saat ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencoba membangun tren pemanfaatan energi terbarukan (renewable energy). Misalnya, ya soal panas bumi itu. Alasannya, manusia tidak bisa lagi hanya mengandalkan energi dari fosil untuk memproduksi listrik.
Pemahaman soal energi panas bumi akhirnya sedikit terpenuhi ketika bertugas meliput di Desa Pangolombian, Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), (14-16 April 2009). Perjalanan liputan menggunakan mobil minibus menghabiskan waktu sekitar hampir dua jam dari Kota Manado ke lokasi. Tempatnya yang berada di kawasan perbukitan dan sejuk membuat saya terpesona dengan keindahan alam di sana.
Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro meresmikan pembangkit tenaga listrik panas bumi (PLTP) Lahendong 2 (LHD-2) berkapasitas 1x20 mega watt (MW). Proyek ini dibangun dengan life operation selama 30 tahun. Selain itu, Menteri juga meresmikan uji operasi PLTP Lahendong 3 (LHD-3). PLTP itu diresmikan sebagai upaya menutupi kekurangan pasokan listrik, meski itu masih belum mencukupi pasokan listrik seluruh Minahasa.
PLTP LHD-2 merupakan pengembangan PLTP LHD-1 yang memberi kontribusi signifikan untuk memenuhi pasokan listrik di Provinsi ini. "Dengan demikian baru sekitar 7,5% potensi panas bumi dimiliki Sulut yang telah dimanfaatkan. Terkait itu, pemerintah akan mendorong pemanfaatan potensi panas bumi dalam program percepatan (fast track) pembangunan pembangkit 10 ribu MW tahap II," kata Purnomo dalam sambutan peresmiannya, Rabu (15/4).
PLTP LHD-2 telah beroperasi sejak 17 Juni 2007. Pembangunan proyek menyerap 607 tenaga kerja dengan nilai investasi proyek sebesar US$ 28 juta melalui pendanaan ADB. Sedangkan nilai proyek PLTP LHD-3 sebesar US$ 36 juta dari pendanaan JBIC. LHD-3 menyerap 565 tenaga kerja.
Purnomo menjelaskan, pemanfaatan energi panas bumi baru mencapai 3,7%, dari total potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia, sebesar 27 ribu MW. Sulut berada di jajaran gunung berapi aktif, sehingga potensi panas buminya melimpah. Potensi yang dapat dikembangkan mencapai 793 MW, atau lima kali beban puncak di sistem Minahasa. Sedangkan Indonesia memiliki potensi 40% energi panas bumi di dunia. Oleh karena itu, komposisi program fast track 10 ribu MW tahap II akan memperbesar proyek panas bumi menjadi 47%. Batubara 27%, gas 15%, dan air 12%. Saat ini terdapat 16 wilayah kerja sama untuk proyek panas bumi yang terbuka untuk BUMN dan swasta.
Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, Sulut membutuhkan pasokan listrik memadai. "Saat ini masih perlu penambahan daya listrik di Sulut, dengan 377 ribu pelanggan. Sedangkan daftar tunggu pelanggan mencapai 13 ribu, jadi kebutuhan listrik mencapai antara 88-89 MW," kata dia.
Sarundajang menambahkan, sebagai daerah tujuan wisata dan tempat pertemuan skala internasional, pasokan listrik yang memadai di Sulut sangat dibutuhkan. Pada Mei ini, Sulut akan menjadi tuan rumah World Ocean Conference (WOC). Sedangkan pada Agustus akan ada acara Sail Bunaken, yang bakal menghadirkan ratusan kapal-kapal perang terbaik berbagai negara berikut ratusan awak kapal. Bahkan, dikabarkan kapal induk Amerika Serikat akan mampir ke Perairan Celebes Utara ini. Tentu saja pasokan listrik amat dibutuhkan.
Byar Pet
Kekurangan pasokan listrik memang benar-benar terjadi di Sulut. Saya bersama rombongan panitia dan wartawan lain diinapkan di Quality Hotel Manado, Jl. Piere Tendean, Boulevard Manado. Di tiga lift hotel tersebut, terpampang secarik kertas pemberitahuan bagi tamu hotel. Intinya memohon maklum atas ketidaknyaman para tamu. Pasalnya di situ tertulis ada pemadaman sebanyak dua kali, antara siang dan malam, untuk mengalihkan listrik dari genset ke PLN, atau sebaliknya.
Awalnya saya sempat kaget ketika tiba-tiba lampu dan televisi di kamar hotel saya padam, lalu nyala lagi dalam hitungan detik. "Masak hotel kayak gini mati lampu? Mana lagi isi batere hp yang lowbat. Wah, gimana nanti para tamunya ya. Bisa gak kerasan tuh," pikir saya.
Namun akhirnya saya mengerti mengapa itu terjadi, setelah membaca kertas pemberitahuan itu di lift. Kalau begitu, layaklah upaya pemerintah ini didukung semua pihak. Soalnya kebutuhan listrik di era teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat.
Teknis Sulap
Begini ringkasan cara kerja energi panas bumi itu. Uap yang dihasilkan dari sumur-sumur produksi Pertamina dialirkan ke unit pemisah (scrubber) dan demister, guna memisahkan butiran-butiran padat atau air yang terkandung dalam uap.
Kemudian uap bersih dengan tekanan +- 7.13 bar abs (LHD-3) dan +-8.35 bar abs (LHD-2), laju massa +-153t/hr (LHD-3) dan +-148 (LHD-2), serta temperatur +-165C (LHD-3) dan +-172C (LHD-2) dialirkan ke turbin. Turbin menggerakkan generator dan menghasilkan daya listrik nominal 20 MW pada tegangan 11 kilo volt (kV).
Selanjutnya, uap keluaran turbin dialirkan ke dalam kondensor. Proses kondensasi berlangsung dengan metode perpindahan panas dengan kontak langsung, antara uap dan air pendingin yang berasal dari menara pendingin. Air hasil kondensasi dialirkan ke menara pendingin menggunakan dua pompa hotwell, untuk pendinginan kembali dengan temperatur 29,5C.
Sedangkan gas-gas yang tidak dapat dikondensasikan dialirkan ke unit pemisah gas. Selanjutnya dibuang ke lingkungan. Air dingin tersebut dipakai untuk proses kondensasi lagi dan sebagian diinjeksikan ke sumur injeksi milik Pertamina. (teh, 19/04/2009)
Pemahaman soal energi panas bumi akhirnya sedikit terpenuhi ketika bertugas meliput di Desa Pangolombian, Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), (14-16 April 2009). Perjalanan liputan menggunakan mobil minibus menghabiskan waktu sekitar hampir dua jam dari Kota Manado ke lokasi. Tempatnya yang berada di kawasan perbukitan dan sejuk membuat saya terpesona dengan keindahan alam di sana.
Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro meresmikan pembangkit tenaga listrik panas bumi (PLTP) Lahendong 2 (LHD-2) berkapasitas 1x20 mega watt (MW). Proyek ini dibangun dengan life operation selama 30 tahun. Selain itu, Menteri juga meresmikan uji operasi PLTP Lahendong 3 (LHD-3). PLTP itu diresmikan sebagai upaya menutupi kekurangan pasokan listrik, meski itu masih belum mencukupi pasokan listrik seluruh Minahasa.
PLTP LHD-2 merupakan pengembangan PLTP LHD-1 yang memberi kontribusi signifikan untuk memenuhi pasokan listrik di Provinsi ini. "Dengan demikian baru sekitar 7,5% potensi panas bumi dimiliki Sulut yang telah dimanfaatkan. Terkait itu, pemerintah akan mendorong pemanfaatan potensi panas bumi dalam program percepatan (fast track) pembangunan pembangkit 10 ribu MW tahap II," kata Purnomo dalam sambutan peresmiannya, Rabu (15/4).
PLTP LHD-2 telah beroperasi sejak 17 Juni 2007. Pembangunan proyek menyerap 607 tenaga kerja dengan nilai investasi proyek sebesar US$ 28 juta melalui pendanaan ADB. Sedangkan nilai proyek PLTP LHD-3 sebesar US$ 36 juta dari pendanaan JBIC. LHD-3 menyerap 565 tenaga kerja.
Purnomo menjelaskan, pemanfaatan energi panas bumi baru mencapai 3,7%, dari total potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia, sebesar 27 ribu MW. Sulut berada di jajaran gunung berapi aktif, sehingga potensi panas buminya melimpah. Potensi yang dapat dikembangkan mencapai 793 MW, atau lima kali beban puncak di sistem Minahasa. Sedangkan Indonesia memiliki potensi 40% energi panas bumi di dunia. Oleh karena itu, komposisi program fast track 10 ribu MW tahap II akan memperbesar proyek panas bumi menjadi 47%. Batubara 27%, gas 15%, dan air 12%. Saat ini terdapat 16 wilayah kerja sama untuk proyek panas bumi yang terbuka untuk BUMN dan swasta.
Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, Sulut membutuhkan pasokan listrik memadai. "Saat ini masih perlu penambahan daya listrik di Sulut, dengan 377 ribu pelanggan. Sedangkan daftar tunggu pelanggan mencapai 13 ribu, jadi kebutuhan listrik mencapai antara 88-89 MW," kata dia.
Sarundajang menambahkan, sebagai daerah tujuan wisata dan tempat pertemuan skala internasional, pasokan listrik yang memadai di Sulut sangat dibutuhkan. Pada Mei ini, Sulut akan menjadi tuan rumah World Ocean Conference (WOC). Sedangkan pada Agustus akan ada acara Sail Bunaken, yang bakal menghadirkan ratusan kapal-kapal perang terbaik berbagai negara berikut ratusan awak kapal. Bahkan, dikabarkan kapal induk Amerika Serikat akan mampir ke Perairan Celebes Utara ini. Tentu saja pasokan listrik amat dibutuhkan.
Byar Pet
Kekurangan pasokan listrik memang benar-benar terjadi di Sulut. Saya bersama rombongan panitia dan wartawan lain diinapkan di Quality Hotel Manado, Jl. Piere Tendean, Boulevard Manado. Di tiga lift hotel tersebut, terpampang secarik kertas pemberitahuan bagi tamu hotel. Intinya memohon maklum atas ketidaknyaman para tamu. Pasalnya di situ tertulis ada pemadaman sebanyak dua kali, antara siang dan malam, untuk mengalihkan listrik dari genset ke PLN, atau sebaliknya.
Awalnya saya sempat kaget ketika tiba-tiba lampu dan televisi di kamar hotel saya padam, lalu nyala lagi dalam hitungan detik. "Masak hotel kayak gini mati lampu? Mana lagi isi batere hp yang lowbat. Wah, gimana nanti para tamunya ya. Bisa gak kerasan tuh," pikir saya.
Namun akhirnya saya mengerti mengapa itu terjadi, setelah membaca kertas pemberitahuan itu di lift. Kalau begitu, layaklah upaya pemerintah ini didukung semua pihak. Soalnya kebutuhan listrik di era teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat.
Teknis Sulap
Begini ringkasan cara kerja energi panas bumi itu. Uap yang dihasilkan dari sumur-sumur produksi Pertamina dialirkan ke unit pemisah (scrubber) dan demister, guna memisahkan butiran-butiran padat atau air yang terkandung dalam uap.
Kemudian uap bersih dengan tekanan +- 7.13 bar abs (LHD-3) dan +-8.35 bar abs (LHD-2), laju massa +-153t/hr (LHD-3) dan +-148 (LHD-2), serta temperatur +-165C (LHD-3) dan +-172C (LHD-2) dialirkan ke turbin. Turbin menggerakkan generator dan menghasilkan daya listrik nominal 20 MW pada tegangan 11 kilo volt (kV).
Selanjutnya, uap keluaran turbin dialirkan ke dalam kondensor. Proses kondensasi berlangsung dengan metode perpindahan panas dengan kontak langsung, antara uap dan air pendingin yang berasal dari menara pendingin. Air hasil kondensasi dialirkan ke menara pendingin menggunakan dua pompa hotwell, untuk pendinginan kembali dengan temperatur 29,5C.
Sedangkan gas-gas yang tidak dapat dikondensasikan dialirkan ke unit pemisah gas. Selanjutnya dibuang ke lingkungan. Air dingin tersebut dipakai untuk proses kondensasi lagi dan sebagian diinjeksikan ke sumur injeksi milik Pertamina. (teh, 19/04/2009)
foto: teh di PLTP Lahendong 3
Rabu, November 19, 2008
Antisipasi Krisis Ekonomi, Manfaat JHT Perlu Ditingkatkan
Tenaga kerja di Tanah Air rentan dengan berbagai persoalan. Mulai dari masalah kesehatan, kecelakaan kerja, dan risiko kematian di tempat kerja. Belum lagi pada masa-masa krisis seperti saat ini.
Banyak tenaga kerja di sektor formal dan informal harus ketar-ketir menghadapi dampak krisis keuangan global yang menerpa sendi-sendi perekonomian nasional. Dampak krisis itu juga berpotensi menyulitkan tenaga kerja untuk memiliki dana yang cukup sebagai jaminan hidup di hari tua.
Banyak sektor industri terlilit kesulitan, seperti industri berorientasi impor. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga di kisaran Rp 11 ribu kian mempersulit para pengusaha. Di sisi lain, kenaikan suku bunga kredit rata-rata 15-18% juga memengaruhi dunia industri pada umumnya.
Apalagi produsen kehilangan pasar ekspornya menyusul perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada di kisaran 6,1-6,2% tahun ini bakal menyusut tahun depan menjadi sekitar 5%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi pada Oktober 2008 mencapai 0,45% (month on month/mom), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya. Meski demikian, industri yang banyak menyerap tenaga kerja masih belum diuntungkan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menahan BI rate tidak naik sebesar 9,5%. Kondisi ini bukan tidak mungkin akan mengancam keberlangsungan dunia usaha, berikut nasib para tenaga kerjanya.
Untungnya, di Indonesia saat ini sudah ada jaminan sosial yang menjadi asuransi wajib. Asuransi jaminan sosial bagi tenaga kerja tersebut adalah hak yang diberikan pemberi kerja untuk mempertahankan kesejahteraan. Hal ini mengingat tenaga kerja memiliki risiko kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan mereka, akibat risiko-risiko di bidang sosial dan ekonomi. Selain Indonesia, program ini diterapkan di berbagai negara dengan iuran yang terjangkau.
Selama hampir 31 tahun PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berdiri dan menjadi penyelenggara, perseroan berupaya meningkatkan program-program yang sudah ada dengan meningkatkan pelayanan prima.
Artinya, perseroan berupaya agar keberadaannya benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga keikutsertaan tenaga kerja bukan semata-mata karena paksaan. Apalagi visi Jamsostek ingin menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang terpercaya, dengan mengutamakan pelayanan prima dan manfaat optimal bagi seluruh peserta.
Oleh karena itu, selain melindungi peserta, Jamsostek juga perlu memikirkan untuk meningkatkan inovasi-inovasi melalui manfaat yang menarik sehingga kepesertaan semakin bertambah.
Secara nasional terdapat 190 ribu perusahaan di Indonesia. Sekitar 91 ribu di antaranya menjadi peserta Jamsostek. Sedangkan sekitar 100 ribu perusahaan di seluruh Indonesia, termasuk tiga ribu perusahaan di DKI Jakarta belum terdaftar di Jamsostek. Entah karena pemberi kerja enggan mengikutsertakan pekerjanya, atau justru karena pekerja menilai manfaat yang ditawarkan kurang menarik.
Terkait itu, salah satu program sosial yang pelayanannya perlu ditingkatkan adalah jaminan hari tua (JHT). Produk ini adalah program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan bagi peserta di kemudian hari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993, penggunaan JHT berlaku jika tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), setelah menjadi peserta minimal lima tahun.
JHT dapat dicairkan ketika usia pekerja mencapai 55 tahun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Manfaat ini juga berlaku jika tenaga kerja pergi ke luar negeri dan tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/TNI. Manfaat JHT berasal dari besaran akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
Prospek JHT
JHT dikelola dengan pendekatan tabungan wajib, dibiayai dari iuran yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan pemberi kerja/pengusaha. Iuran tersebut selalu harus dikaitkan dengan tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha.
Iuran JHT saat ini sebesar 5,7% dari upah setiap bulan, terdiri atas 3,7% ditanggung oleh pengusaha dan 2% oleh pekerja yang bersangkutan. Sebelumnya, iuran JHT yang dikenal dengan sebutan tabungan hari tua (THT) memiliki besaran 2,5%, terdiri atas 1,5% ditanggung pemberi kerja dan sisanya oleh pekerja.
Ketika Jamsostek berdiri awal 1978, perusahaan membayarkan jaminan atas 760 kasus tenaga kerja sebesar 5,138 juta. Total iuran pada saat itu mencapai Rp 1,35 miliar dengan rasio 0,38%.
Tahun 2007 jumlah kasus yang diterima meningkat menjadi 713.438 kasus dengan pembayaran jaminan sebesar Rp 3,16 triliun. Total iuran peserta menjadi Rp 5,91 triliun dengan rasio 53,6%.
Total kasus yang diterima Jamsostek dalam kurun 1978-2007 mencapai 7,38 juta dengan pembayaran jaminan Rp 16,67 triliun. Sedangkan total iuran tenaga kerja mencapai Rp 40,02 triliun.
Sedangkan sepanjang tahun ini hingga per September 2008, jumlah kasus klaim yang ditangani mencapai 520.424 dengan pembayaran jaminan senilai Rp 2,78 triliun.
Tahun 2009, perseroan juga memproyeksikan pencapaian hasil investasi Jaminan Hari Tua (JHT) minimal 1,5%, di atas rata-rata tingkat suku bunga bank umum pemerintah. Selain itu, perseroan juga menargetkan penerimaan iuran dari JHT bisa mencapai Rp 9,68 triliun.
Belum Maksimal
Meski demikian, upaya meningkatkan manfaat JHT belum maksimal. Memang banyak usulan dari berbagai kalangan, khususnya peserta JHT agar iuran wajib yang berasal dari tenaga kerja sebesar 2% bisa ditingkatkan (top up), selayaknya metode yang diterapkan asuransi jiwa pada produk unit linked. Harapan peserta, ketika iuran bisa ditambah, manfaat yang diambil lewat hasil pengembangan investasi pun bisa meningkat lebih besar. Namun mekanisme itu belum bisa dilakukan, karena PP Nomor 14 Tahun 1993 tidak menjabarkan metode semacam itu. Sedangkan para peserta yang aktif selama 30 tahun (1978-2007) rata-rata memiliki saldo JHT di kisaran Rp 85 juta lebih. Jika top up diperbolehkan, tentu saldo tersebut bisa meningkat berkali-kali lipat.
Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga menjelaskan, banyak pula tenaga kerja yang ketika mengalami PHK tidak mengambil JHT-nya. Mereka mungkin paham bahwa dana itu bisa berkembang lebih baik lagi jika tidak diambil dan baru ditarik seluruhnya ketika pensiun tiba.
Meski pada awal tahun ini, perseroan telah memberikan manfaat pengembangan hasil investasi JHT setara dengan suku bunga 9,5%. Jamsostek juga memberikan insentif sebesar 2,1% atas saldo tahun 2007, sehingga total hasil pengembangan yang diperoleh peserta JHT mencapai 11,6%. Pada Mei 2008, insentif tersebut telah ditambahkan ke individual account peserta.
Namun, lagi-lagi karena kelemahan regulasi, tenaga kerja sewaktu-waktu bisa saja mengambil dana JHT, ketika sudah menjadi peserta minimal lima tahun. “Inilah suatu anomali yang dihadapi dalam pengembangan JHT. Dalam teori, JHT seharusnya diambil ketika mencapai usia 55 tahun. Tapi kondisi nyata menyatakan tidak selalu demikian. Oleh karena itu, pada undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SJSN), pengambilannya tidak minimal lima tahun lagi. Pada UU 40/2004 Pasal 37 Ayat 3 disebutkan, pembayaran manfaat jaminan hari tua ditingkatkan menjadi minimal 10 tahun,” jelas dia.
Tantangan Jamsostek guna meningkatkan kepesertaan dan pelayanan prima terhadap tenaga kerja semakin besar. Apalagi dinamika kehidupan saat ini semakin kompleks, karena hadirnya krisis keuangan global. Nilai jaminan di hari tua pun otomatis harus meningkat, agar sesuai dengan tingkat kebutuhan dan standar hidup di masa mendatang. (teh, investor daily 18/11/08)
Banyak tenaga kerja di sektor formal dan informal harus ketar-ketir menghadapi dampak krisis keuangan global yang menerpa sendi-sendi perekonomian nasional. Dampak krisis itu juga berpotensi menyulitkan tenaga kerja untuk memiliki dana yang cukup sebagai jaminan hidup di hari tua.
Banyak sektor industri terlilit kesulitan, seperti industri berorientasi impor. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga di kisaran Rp 11 ribu kian mempersulit para pengusaha. Di sisi lain, kenaikan suku bunga kredit rata-rata 15-18% juga memengaruhi dunia industri pada umumnya.
Apalagi produsen kehilangan pasar ekspornya menyusul perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada di kisaran 6,1-6,2% tahun ini bakal menyusut tahun depan menjadi sekitar 5%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi pada Oktober 2008 mencapai 0,45% (month on month/mom), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya. Meski demikian, industri yang banyak menyerap tenaga kerja masih belum diuntungkan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menahan BI rate tidak naik sebesar 9,5%. Kondisi ini bukan tidak mungkin akan mengancam keberlangsungan dunia usaha, berikut nasib para tenaga kerjanya.
Untungnya, di Indonesia saat ini sudah ada jaminan sosial yang menjadi asuransi wajib. Asuransi jaminan sosial bagi tenaga kerja tersebut adalah hak yang diberikan pemberi kerja untuk mempertahankan kesejahteraan. Hal ini mengingat tenaga kerja memiliki risiko kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan mereka, akibat risiko-risiko di bidang sosial dan ekonomi. Selain Indonesia, program ini diterapkan di berbagai negara dengan iuran yang terjangkau.
Selama hampir 31 tahun PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berdiri dan menjadi penyelenggara, perseroan berupaya meningkatkan program-program yang sudah ada dengan meningkatkan pelayanan prima.
Artinya, perseroan berupaya agar keberadaannya benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga keikutsertaan tenaga kerja bukan semata-mata karena paksaan. Apalagi visi Jamsostek ingin menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang terpercaya, dengan mengutamakan pelayanan prima dan manfaat optimal bagi seluruh peserta.
Oleh karena itu, selain melindungi peserta, Jamsostek juga perlu memikirkan untuk meningkatkan inovasi-inovasi melalui manfaat yang menarik sehingga kepesertaan semakin bertambah.
Secara nasional terdapat 190 ribu perusahaan di Indonesia. Sekitar 91 ribu di antaranya menjadi peserta Jamsostek. Sedangkan sekitar 100 ribu perusahaan di seluruh Indonesia, termasuk tiga ribu perusahaan di DKI Jakarta belum terdaftar di Jamsostek. Entah karena pemberi kerja enggan mengikutsertakan pekerjanya, atau justru karena pekerja menilai manfaat yang ditawarkan kurang menarik.
Terkait itu, salah satu program sosial yang pelayanannya perlu ditingkatkan adalah jaminan hari tua (JHT). Produk ini adalah program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan bagi peserta di kemudian hari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993, penggunaan JHT berlaku jika tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), setelah menjadi peserta minimal lima tahun.
JHT dapat dicairkan ketika usia pekerja mencapai 55 tahun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Manfaat ini juga berlaku jika tenaga kerja pergi ke luar negeri dan tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/TNI. Manfaat JHT berasal dari besaran akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
Prospek JHT
JHT dikelola dengan pendekatan tabungan wajib, dibiayai dari iuran yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan pemberi kerja/pengusaha. Iuran tersebut selalu harus dikaitkan dengan tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha.
Iuran JHT saat ini sebesar 5,7% dari upah setiap bulan, terdiri atas 3,7% ditanggung oleh pengusaha dan 2% oleh pekerja yang bersangkutan. Sebelumnya, iuran JHT yang dikenal dengan sebutan tabungan hari tua (THT) memiliki besaran 2,5%, terdiri atas 1,5% ditanggung pemberi kerja dan sisanya oleh pekerja.
Ketika Jamsostek berdiri awal 1978, perusahaan membayarkan jaminan atas 760 kasus tenaga kerja sebesar 5,138 juta. Total iuran pada saat itu mencapai Rp 1,35 miliar dengan rasio 0,38%.
Tahun 2007 jumlah kasus yang diterima meningkat menjadi 713.438 kasus dengan pembayaran jaminan sebesar Rp 3,16 triliun. Total iuran peserta menjadi Rp 5,91 triliun dengan rasio 53,6%.
Total kasus yang diterima Jamsostek dalam kurun 1978-2007 mencapai 7,38 juta dengan pembayaran jaminan Rp 16,67 triliun. Sedangkan total iuran tenaga kerja mencapai Rp 40,02 triliun.
Sedangkan sepanjang tahun ini hingga per September 2008, jumlah kasus klaim yang ditangani mencapai 520.424 dengan pembayaran jaminan senilai Rp 2,78 triliun.
Tahun 2009, perseroan juga memproyeksikan pencapaian hasil investasi Jaminan Hari Tua (JHT) minimal 1,5%, di atas rata-rata tingkat suku bunga bank umum pemerintah. Selain itu, perseroan juga menargetkan penerimaan iuran dari JHT bisa mencapai Rp 9,68 triliun.
Belum Maksimal
Meski demikian, upaya meningkatkan manfaat JHT belum maksimal. Memang banyak usulan dari berbagai kalangan, khususnya peserta JHT agar iuran wajib yang berasal dari tenaga kerja sebesar 2% bisa ditingkatkan (top up), selayaknya metode yang diterapkan asuransi jiwa pada produk unit linked. Harapan peserta, ketika iuran bisa ditambah, manfaat yang diambil lewat hasil pengembangan investasi pun bisa meningkat lebih besar. Namun mekanisme itu belum bisa dilakukan, karena PP Nomor 14 Tahun 1993 tidak menjabarkan metode semacam itu. Sedangkan para peserta yang aktif selama 30 tahun (1978-2007) rata-rata memiliki saldo JHT di kisaran Rp 85 juta lebih. Jika top up diperbolehkan, tentu saldo tersebut bisa meningkat berkali-kali lipat.
Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga menjelaskan, banyak pula tenaga kerja yang ketika mengalami PHK tidak mengambil JHT-nya. Mereka mungkin paham bahwa dana itu bisa berkembang lebih baik lagi jika tidak diambil dan baru ditarik seluruhnya ketika pensiun tiba.
Meski pada awal tahun ini, perseroan telah memberikan manfaat pengembangan hasil investasi JHT setara dengan suku bunga 9,5%. Jamsostek juga memberikan insentif sebesar 2,1% atas saldo tahun 2007, sehingga total hasil pengembangan yang diperoleh peserta JHT mencapai 11,6%. Pada Mei 2008, insentif tersebut telah ditambahkan ke individual account peserta.
Namun, lagi-lagi karena kelemahan regulasi, tenaga kerja sewaktu-waktu bisa saja mengambil dana JHT, ketika sudah menjadi peserta minimal lima tahun. “Inilah suatu anomali yang dihadapi dalam pengembangan JHT. Dalam teori, JHT seharusnya diambil ketika mencapai usia 55 tahun. Tapi kondisi nyata menyatakan tidak selalu demikian. Oleh karena itu, pada undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SJSN), pengambilannya tidak minimal lima tahun lagi. Pada UU 40/2004 Pasal 37 Ayat 3 disebutkan, pembayaran manfaat jaminan hari tua ditingkatkan menjadi minimal 10 tahun,” jelas dia.
Tantangan Jamsostek guna meningkatkan kepesertaan dan pelayanan prima terhadap tenaga kerja semakin besar. Apalagi dinamika kehidupan saat ini semakin kompleks, karena hadirnya krisis keuangan global. Nilai jaminan di hari tua pun otomatis harus meningkat, agar sesuai dengan tingkat kebutuhan dan standar hidup di masa mendatang. (teh, investor daily 18/11/08)
Selasa, September 02, 2008
Mencari Keadilan Lewat VCD
Seorang pemuda tanpa ragu-ragu mendekati saya yang baru saja menyeberangi jalan menuju kawasan tanggul lumpur panas. Sore itu, saya bersama dua kawan jurnalis dari Jakarta sedang menapaki tanggul berupa timbunan tanah dan pasir setinggi sekitar 10 meter. Tujuan datang ke lokasi ini sebenarnya tidak dijadwalkan. Sebab, selepas melakukan tugas liputan di Malang, untuk sampai ke Surabaya dan kembali ke Jakarta melalui jalur udara, kami harus melalui daerah ini. Lokasi jalan yang kami lalui ini berada di jalur kereta api Porong-Sidoarjo. Di jalur ini tampak satu rambu lintasan kereta berwarna kuning menarik perhatian. Rambu itu persis di samping gardu penjaga lintasan kereta api dan sudah berganti tulisan menjadi “Kawasan Wisata Lumpur”.
Kamipun merogoh kocek Rp 2 ribu untuk masuk kawasan ini. “Iuran yang kami kenakan ini bukan untuk tiket masuk mas. Tapi sekedar minta bantuan juga kepada para pengunjung,” ujar seorang warga yang menyodorkan kotak untuk sedekah pengunjung.
Serta merta pemuda yang mengikuti langkah saya tadi menawarkan satu buah boks video compact disc (VCD) berisi dua keping cakram bertajuk Tragedi Lumpur Panas. Sekedar menyegarkan ingatan, banjir Lumpur Panas Sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak 27 Mei 2006. Dua tahun berlalu, saat ini sudah empat desa dan ratusan rumah tenggelam tanpa bekas. Areal lahan yang terendam mencapai sekitar 500 hektar.
“Mas, ini saya tawarkan satu VCD berisi kronologi terjadinya musibah lumpur panas dan up date beberapa fakta yang tidak dipublikasikan oleh media massa. Harga satu VCD berisi dua keping cakram senilai Rp 25 ribu,” kata pemuda yang belakangan diketahui bernama Agus, salah satu warga yang rumahnya tenggelam oleh keganasan lumpur panas itu.
Agus mengaku merupakan salah satu anggota karang taruna setempat. Sekumpulan pemuda di sana berinisiatif memproduksi VCD tersebut, untuk perjuangan hak dan melanjutkan hidup. Dia terpaksa menjual keping-keping VCD yang berisi data-data kronologi musibah lumpur panas kepada setiap pengunjung wisata lumpur di daerah Porong. “Kami terpaksa berjuang dengan cara ini. Dengan harapan setiap pengunjung dapat mengetahui penderitaan dan kronologi musibah di daerah ini,” ujar dia menjawab pertanyaan saya.
Menurut dia, banyak kejadian dan fakta yang tidak terungkap di media massa. Pasalnya ada indikasi berita-berita yang kelewat kritis terpaksa di “petieskan”. Bahkan, kata dia, ada beberapa warga yang tewas karena tenggelam oleh lumpur dari perut bumi itu. Itupun tidak terpublikasi di media setempat. Tergerak oleh rasa simpati, akhirnya VCD itu saya beli. Dia juga menjelaskan, saat ini semburan yang keluar tidak hanya berbentuk lumpur, tetapi minyak. Beberapa rumah yang masih aman dari luapan lumpur, tidak jauh dari lokasi tanggul sudah mengeluarkan semburan api. Jadi, bisa saja lokasi musibah itu ke depan bakal berubah menjadi lahan ekplorasi baru untuk korporasi-korporasi pertambangan.
Lokasi sekitar tanggul kawasan wisata lumpur yang mengarah ke pintu Tol Porong terlihat cukup sesak. Sebab, ada pengerjaan pembetulan jalan karena beberapa jalur amblas. Ditambah lagi jumlah pengguna jalan yang dipenuhi oleh kendaraan besar seperti truk-truk besar. Udara di daerah itu juga tidak sehat. Pasalnya selain sudah berbau aroma kimia lumpur, kawasan ini sangat berdebu. Pepohonan di lingkungan sekitar juga memperlihatkan tanda tak sehat. Batang-batang pohon menghitam dan berdiri rapuh tanpa ada satu helai dedaunan pun menempel.
“Penghuni rumah sekitar jalan yang belum terkena lumpur belum mau pindah mas. Soalnya belum memperoleh kepastian ganti rugi. Kami saja yang jadi korban belum dapat ganti rugi. Jadi mereka masih tetap bertahan, meski ada ancaman lumpur dan semburan gas. Akhirnya dengan jalan seperti inilah kami berjuang untuk hak kami sebagai warga,” tandas dia.
Kamipun merogoh kocek Rp 2 ribu untuk masuk kawasan ini. “Iuran yang kami kenakan ini bukan untuk tiket masuk mas. Tapi sekedar minta bantuan juga kepada para pengunjung,” ujar seorang warga yang menyodorkan kotak untuk sedekah pengunjung.
Serta merta pemuda yang mengikuti langkah saya tadi menawarkan satu buah boks video compact disc (VCD) berisi dua keping cakram bertajuk Tragedi Lumpur Panas. Sekedar menyegarkan ingatan, banjir Lumpur Panas Sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak 27 Mei 2006. Dua tahun berlalu, saat ini sudah empat desa dan ratusan rumah tenggelam tanpa bekas. Areal lahan yang terendam mencapai sekitar 500 hektar.
“Mas, ini saya tawarkan satu VCD berisi kronologi terjadinya musibah lumpur panas dan up date beberapa fakta yang tidak dipublikasikan oleh media massa. Harga satu VCD berisi dua keping cakram senilai Rp 25 ribu,” kata pemuda yang belakangan diketahui bernama Agus, salah satu warga yang rumahnya tenggelam oleh keganasan lumpur panas itu.
Agus mengaku merupakan salah satu anggota karang taruna setempat. Sekumpulan pemuda di sana berinisiatif memproduksi VCD tersebut, untuk perjuangan hak dan melanjutkan hidup. Dia terpaksa menjual keping-keping VCD yang berisi data-data kronologi musibah lumpur panas kepada setiap pengunjung wisata lumpur di daerah Porong. “Kami terpaksa berjuang dengan cara ini. Dengan harapan setiap pengunjung dapat mengetahui penderitaan dan kronologi musibah di daerah ini,” ujar dia menjawab pertanyaan saya.
Menurut dia, banyak kejadian dan fakta yang tidak terungkap di media massa. Pasalnya ada indikasi berita-berita yang kelewat kritis terpaksa di “petieskan”. Bahkan, kata dia, ada beberapa warga yang tewas karena tenggelam oleh lumpur dari perut bumi itu. Itupun tidak terpublikasi di media setempat. Tergerak oleh rasa simpati, akhirnya VCD itu saya beli. Dia juga menjelaskan, saat ini semburan yang keluar tidak hanya berbentuk lumpur, tetapi minyak. Beberapa rumah yang masih aman dari luapan lumpur, tidak jauh dari lokasi tanggul sudah mengeluarkan semburan api. Jadi, bisa saja lokasi musibah itu ke depan bakal berubah menjadi lahan ekplorasi baru untuk korporasi-korporasi pertambangan.
Lokasi sekitar tanggul kawasan wisata lumpur yang mengarah ke pintu Tol Porong terlihat cukup sesak. Sebab, ada pengerjaan pembetulan jalan karena beberapa jalur amblas. Ditambah lagi jumlah pengguna jalan yang dipenuhi oleh kendaraan besar seperti truk-truk besar. Udara di daerah itu juga tidak sehat. Pasalnya selain sudah berbau aroma kimia lumpur, kawasan ini sangat berdebu. Pepohonan di lingkungan sekitar juga memperlihatkan tanda tak sehat. Batang-batang pohon menghitam dan berdiri rapuh tanpa ada satu helai dedaunan pun menempel.
“Penghuni rumah sekitar jalan yang belum terkena lumpur belum mau pindah mas. Soalnya belum memperoleh kepastian ganti rugi. Kami saja yang jadi korban belum dapat ganti rugi. Jadi mereka masih tetap bertahan, meski ada ancaman lumpur dan semburan gas. Akhirnya dengan jalan seperti inilah kami berjuang untuk hak kami sebagai warga,” tandas dia.
foto by teh: Agus penjual VCD (30/08/08).
Selasa, Agustus 26, 2008
Keep Safety Riding Bro
“Dalam kegiatan touring yang kita laksanakan, hendaknya jangan sampai mengontribusi peningkatan angka kecelakaan pengendara motor. Taati semua standar operasi kegiatan touring, rambu-rambu lalu lintas supaya selamat dan aman,“ kata Ketua Independent Bikers Club (IBC) Bro Edo, pada sambutannya di vila yang kami tempati di kawasan Gunung Mas Bogor, Sabtu (23/8) siang.
Saat itu, sekitar 15 peserta mendengarkan evaluasi perjalanan dan standart operatinng procedure (SOP) perjalanan. Saya yang ikut mendengarkan sedang mengalami kantuk berat. Bayangkan, Jumat (22/8) pagi sudah liputan, lalu siang-malam berada di kantor dan belum sempat tidur. Sedangkan peserta touring berangkat dari kantor di Aston Sudirman sekitar 23.40. Tiba di lokasi vila pukul 02.30 subuh, lebih cepat dari rencana semula yakni pukul 03.00. Itupun tidak langsung tidur. Jarak perjalanan yang ditempuh diperkirakan 75 km, dengan kecepatan rata-rata 60-80 km/jam.
Peserta mencapai 16 orang+14 motor. Namun, dalam perjalanan, 1 peserta dari Media Top Skor Bro Jono urung meneruskan dan hanya ikut sampai rute di Depok. Pasalnya kondisi motornya tidak fit. Rute perjalanan cukup menantang dan track-nya asyik. Sebab, jalur yang diambil meliuk-liuk dan naik-turun.
Kantuk berat juga dialami oleh beberapa peserta, termasuk Bro Uday. Dia sempat tertidur saat penjelasan SOP touring yang disampaikan panitia dan pengurus IBC. Ternyata penjelasan itu penuh makna, karena sore harinya Bro Uday mengalami insiden kecelakaan!!
“Setelah melihat lokasi kejadian, dan mendengar penjelasan Bro Uday, saya menyimpulkan ini faktor human error,“ kata Bro Edo.
Pernyataan itu telontar setelah IBC mengetahui Bro Uday kecelakaan saat hendak kembali ke Jakarta lebih dulu dari rombongan, pada Sabtu sore. Sekitar pukul 20.00 Sabtu malam, Bro Uday menghubungi Bro Edo bahwa dia kecelakaan. Seketika itu juga, Bro Edo, Bro Tata, dan Bro Acoy menuju rumah sakit tempat Bro Uday dirawat di kawasan Bogor.
Teman-teman yang ke rumah sakit itu sempat mengabadikan kondisi Bro Uday dengan video camera dan foto. Bergidik pula saya melihatnya. Kaki kirinya menjadi pipih karena terlindas bis, lututnya naik ke atas, dan terjadi pembengkakan di sekitar mata kaki. Engsel bahu kiri sedikit naik, dan lecet di beberapa bagian tubuh. Lokasi kejadian di daerah Parung. Apa jadinya jika bukan kaki, tetapi kepala korban digilas roda yang menyangga puluhan ton bobot bis itu. Gosh...
Dia berupaya menghindari tabrakan dengan mobil yang melintas dari arah berlawanan. Bro Uday mengaku tidak memacu kuda besinya dengan kecepatan tinggi. Tapi sialnya track yang dilintasi ternyata berpasir karena di lokasi sedang ada pembetulan jalan. Lantas motor slip dan terjatuh. Siapa sangka saat terjatuh ke kiri, sebuah bis melintas dan menggilas kaki kirinya. Sopir bis pun tak berhenti dan melarikan diri. Brengsek betul!!
Malam minggu yang sedianya bakal berjalan ceria dengan rencana setumpuk acara, mendadak menjadi suram. Kabar kecelakaan membuat kami menyadari perlunya kehati-hatian, peralatan berkendara, dan tentunya nasib baik.
Akhirnya kami mengambil hikmah atas kejadian tersebut. Berkendaralah yang benar, taati peraturan, dan kenakan peralatan keamanan yang memenuhi syarat. Lantas, kejadian ini membuat kami parno naik motor? Tentu tidak! Yang penting keep safety riding...semoga lekas sembuh Bro Uday.
Saat itu, sekitar 15 peserta mendengarkan evaluasi perjalanan dan standart operatinng procedure (SOP) perjalanan. Saya yang ikut mendengarkan sedang mengalami kantuk berat. Bayangkan, Jumat (22/8) pagi sudah liputan, lalu siang-malam berada di kantor dan belum sempat tidur. Sedangkan peserta touring berangkat dari kantor di Aston Sudirman sekitar 23.40. Tiba di lokasi vila pukul 02.30 subuh, lebih cepat dari rencana semula yakni pukul 03.00. Itupun tidak langsung tidur. Jarak perjalanan yang ditempuh diperkirakan 75 km, dengan kecepatan rata-rata 60-80 km/jam.
Peserta mencapai 16 orang+14 motor. Namun, dalam perjalanan, 1 peserta dari Media Top Skor Bro Jono urung meneruskan dan hanya ikut sampai rute di Depok. Pasalnya kondisi motornya tidak fit. Rute perjalanan cukup menantang dan track-nya asyik. Sebab, jalur yang diambil meliuk-liuk dan naik-turun.
Kantuk berat juga dialami oleh beberapa peserta, termasuk Bro Uday. Dia sempat tertidur saat penjelasan SOP touring yang disampaikan panitia dan pengurus IBC. Ternyata penjelasan itu penuh makna, karena sore harinya Bro Uday mengalami insiden kecelakaan!!
“Setelah melihat lokasi kejadian, dan mendengar penjelasan Bro Uday, saya menyimpulkan ini faktor human error,“ kata Bro Edo.
Pernyataan itu telontar setelah IBC mengetahui Bro Uday kecelakaan saat hendak kembali ke Jakarta lebih dulu dari rombongan, pada Sabtu sore. Sekitar pukul 20.00 Sabtu malam, Bro Uday menghubungi Bro Edo bahwa dia kecelakaan. Seketika itu juga, Bro Edo, Bro Tata, dan Bro Acoy menuju rumah sakit tempat Bro Uday dirawat di kawasan Bogor.
Teman-teman yang ke rumah sakit itu sempat mengabadikan kondisi Bro Uday dengan video camera dan foto. Bergidik pula saya melihatnya. Kaki kirinya menjadi pipih karena terlindas bis, lututnya naik ke atas, dan terjadi pembengkakan di sekitar mata kaki. Engsel bahu kiri sedikit naik, dan lecet di beberapa bagian tubuh. Lokasi kejadian di daerah Parung. Apa jadinya jika bukan kaki, tetapi kepala korban digilas roda yang menyangga puluhan ton bobot bis itu. Gosh...
Dia berupaya menghindari tabrakan dengan mobil yang melintas dari arah berlawanan. Bro Uday mengaku tidak memacu kuda besinya dengan kecepatan tinggi. Tapi sialnya track yang dilintasi ternyata berpasir karena di lokasi sedang ada pembetulan jalan. Lantas motor slip dan terjatuh. Siapa sangka saat terjatuh ke kiri, sebuah bis melintas dan menggilas kaki kirinya. Sopir bis pun tak berhenti dan melarikan diri. Brengsek betul!!
Malam minggu yang sedianya bakal berjalan ceria dengan rencana setumpuk acara, mendadak menjadi suram. Kabar kecelakaan membuat kami menyadari perlunya kehati-hatian, peralatan berkendara, dan tentunya nasib baik.
Akhirnya kami mengambil hikmah atas kejadian tersebut. Berkendaralah yang benar, taati peraturan, dan kenakan peralatan keamanan yang memenuhi syarat. Lantas, kejadian ini membuat kami parno naik motor? Tentu tidak! Yang penting keep safety riding...semoga lekas sembuh Bro Uday.
foto: Rombongan IBC yang tersisa sebelum kembali ke Jakarta.
Kamis, Mei 29, 2008
Ujian Bagi Para Pemimpin

Pemimpin itu harus berani bertindak. Berani mengambil keputusan agar awak, atau pengikutnya memiliki pedoman. Tak lupa harus bertanggungjawab. Langkah itu ditempuh, apalagi pada saat-saat genting yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Berbagai aksi demonstrasi bermunculan saat pemerintah menyatakan, terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan kenaikan harga ini tidak terjadi sepuluh tahun sekali. Tidak juga dalam kurun waktu lima tahunan. Tapi keputusan ini sudah berkali-kali terjadi di Indonesia. Tentu sudah ada semacam pembelajaran masa lalu. Mestinya metode antisipasi akibat ekses yang bakal terjadi sudah optimal.
Keputusan pemerintah itu diambil dengan melihat berbagai faktor, dari eksternal dan internal negara. Pemerintah Indonesia saat ini pun sudah membaca pergerakan harga minyak dunia, yang sudah melewati batas psikologis US$ 100 per barel.
Semestinya, ketika keputusan menaikkan harga BBM itu diambil, juga perlu segera dibarengi dengan beberapa keputusan menaikkan harga, atau taraf pendapatan yang layak di sektor-sektor terkait. Contohnya, tarif angkutan umum, dan besaran gaji karyawan. Memang satu langkah antisipasi sudah diambil, yakni keputusan mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT).
“Sudah saatnya pemerintah tidak lagi mensubsidi barang, tapi mensubsidi manusia,“ kata Jubir Presiden Andi Mallarangeng, dalam iklan pemerintah. Di sini, kembali pemerintah dihadapkan pada keputusan “buah simalakama”.
Tapi entah apa yang terjadi saat ini. Antisipasi di beberapa sektor krusial tidak segera ditangani. Akibatnya timbul ekses, gejolak, penolakan, dan kekecewaan terhadap pemerintah, yang notabene adalah para pemimpin negara.
Aksi Mahasiswa
Adalah mahasiswa yang segera merespons tindakan kenaikan BBM. Di samping para supir angkutan umum, ibu-ibu rumah tangga, dan para buruh-karyawan. Respons ini seharusnya sudah dibaca oleh para pemimpin jauh-jauh hari. Apalagi pada bulan Mei 2008 ini Indonesia masih dalam memperingati 10 tahun perjuangan reformasi. Perjuangan yang turut melibatkan salah satunya para mahasiswa. Saat itu, banyak dari mereka yang menjadi korban di dalamnya.
Sinyal aksi mahasiswa untuk menentang kenaikan harga BBM kali ini sudah terbaca. Satu universitas yang menjadi sorotan adalah Universitas Nasional (Unas). Atas aksi unjuk rasanya, Unas menjadi korban kekerasan aparat polisi. Kampus ini menjadi tumbal bagi pergerakan mahasiswa di era reformasi. Tepat di bulan peringatan tragedi 10 tahun tumbangnya Orde Baru tahun 1998.
Segera kasus itu mengarah ke bidang hukum, HAM, kriminalitas, bahkan komoditas politik. Muncul lagi istilah aparat yang represif seperti pada Orde Baru. Tercuatlah kalimat anarkisme mahasiswa. Dan yang paling menyakitkan civitas akademika yakni munculnya kalimat, aksi unjuk rasa mahasiswa “ditungganggi”.
Terlepas dari kalimat-kalimat itu, berani atau tidaknya sang pemimpin sangat menentukan nasib para pengikutnya. Menentukan gerak langkah dan dinamika tiap aktivitas selanjutnya. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unas sejak Jumat (23/5) hingga Sabtu kelabu (24/5), sebenarnya bisa aman kalau pemimpin-pemimpin dari kubu polisi dan rektorat Unas sigap.
Seandainya saja, Rektor Unas Umar Basalim berani bertindak mengamankan mahasiswanya agar tertib demonstrasi, saat itu. Seandainya saja, pimpinan polisi tidak memutuskan tetap mengepung kampus dari Jumat Malam sampai Sabtu dini hari. Sekedar logika saja, pengepungan polisi di depan kampus Unas menyulitkan mahasiswa untuk membubarkan diri.
Ini menjadi semacam tekanan psikologis. Mahasiswa tidak berani keluar kampus untuk pulang, karena jalan keluar satu-satunya diblokade polisi. Walhasil, bentrokan berujung penyerbuan aparat masuk kampus terjadi. Ini karena mahasiswa merasa ditahan di dalam kampus seharian.
Kalau Rektor Unas berani bertindak kala itu, niscaya acara wisuda sarjana Unas yang diadakan Sabtu siang, pascapenyarangan polisi, tidak akan membuat acara sakral pengukuhan para sarjana itu menjadi haru biru. Satu contoh yang patut diteladani adalah tindakan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Bernard Hutabarat.
Keberanian Pemimpin
Rektor UKI ini berani berorasi di depan mahasiswanya untuk tertib dan kembali masuk kampus. Dia berani turun ke lokasi aksi, bahkan terlibat dalam pembersihan fasilitas blokade yang menghalangi jalan Mayjen. Sutoyo, Jaktim.
Seperti diketahui, mahasiswa UKI Cawang mengadakan aksi demo dan memblokade jalan raya di depan kampus itu. Keberanain sang rektor menghasilkan tidak terjadi penyerbuan aparat ke dalam Kampus UKI, dan tidak ada korban dari pihak mahasiswa maupun aparat. Memang terjadi kerugian di pihak masyarakat pengguna jalan. Tetapi ini meminimalisir risiko gejolak.
Ekses penyerangan Unas juga mengakibatkan tumbuhnya semacam dendam mahasiswa kepada aparat kepolisian. Contoh tragis yakni pengeroyokan Kepala Unit Patroli Polsek Kebayoran Baru, Iptu Hendrico Manurung, Selasa (27/5). Hendrico yang bernasib naas itu dikeroyok oknum-oknum di depan Kampus Universitas Moestopo Beragama. Seperti dilansir media ibukota, para mahasiswa Moestopo saat itu sedang berunjuk rasa.
Tetapi memang semua kejadian akan menghasilkan reaksi. Kasus yang telanjur terjadi akhirnya menelurkan solusi, atau semacam kesepakatan kalau boleh dibilang begitu. Pemerintah DKI Jakarta beserta aparat kepolisian, dan para rektor se-DKI Jakarta berkumpul, dalam acara musyarawah pimpinan daerah (Muspida), Selasa (27/5).
Hasil pertemuan antara lain menyatakan agar, setiap masalah dalam kampus harus diselesaikan oleh pihak kampus sendiri. Artinya pimpinan tertinggi yakni rektor punya wewenang mengatasi, menjaga, aksi demo mahasiswa. Kepolisian tidak akan bertindak jika tidak ada permintaan dari pihak rektorat.
Keputusan Muspida diterapkan ketika Mahasiswa dari Universitas Katholik Atmajaya dan Universitas Borobudur berdemonstrasi, Rabu (28/5). Aksi mereka tidak mendapat kepungan dari aparat kepolisian. Pengerahan aparat keamanan hanya dilakukan untuk mengatur lalu-lintas jalan, yang memang menjadi macet atas aksi mahasiswa.
Di sini, kembali mereka yang dipercaya menjadi pemimpin di berbagai bidang diuji. Apalagi, bangsa ini belum habis memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei 2008. Kebangkitan jiwa pemimpin yang sigap, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab dipertaruhkan. Juga sangat dibutuhkan. Pasalnya, peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional Indonesia ternyata harus dilalui dengan ujian-ujian berat. (teh, Kamis 29/5/2008)
Berbagai aksi demonstrasi bermunculan saat pemerintah menyatakan, terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan kenaikan harga ini tidak terjadi sepuluh tahun sekali. Tidak juga dalam kurun waktu lima tahunan. Tapi keputusan ini sudah berkali-kali terjadi di Indonesia. Tentu sudah ada semacam pembelajaran masa lalu. Mestinya metode antisipasi akibat ekses yang bakal terjadi sudah optimal.
Keputusan pemerintah itu diambil dengan melihat berbagai faktor, dari eksternal dan internal negara. Pemerintah Indonesia saat ini pun sudah membaca pergerakan harga minyak dunia, yang sudah melewati batas psikologis US$ 100 per barel.
Semestinya, ketika keputusan menaikkan harga BBM itu diambil, juga perlu segera dibarengi dengan beberapa keputusan menaikkan harga, atau taraf pendapatan yang layak di sektor-sektor terkait. Contohnya, tarif angkutan umum, dan besaran gaji karyawan. Memang satu langkah antisipasi sudah diambil, yakni keputusan mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT).
“Sudah saatnya pemerintah tidak lagi mensubsidi barang, tapi mensubsidi manusia,“ kata Jubir Presiden Andi Mallarangeng, dalam iklan pemerintah. Di sini, kembali pemerintah dihadapkan pada keputusan “buah simalakama”.
Tapi entah apa yang terjadi saat ini. Antisipasi di beberapa sektor krusial tidak segera ditangani. Akibatnya timbul ekses, gejolak, penolakan, dan kekecewaan terhadap pemerintah, yang notabene adalah para pemimpin negara.
Aksi Mahasiswa
Adalah mahasiswa yang segera merespons tindakan kenaikan BBM. Di samping para supir angkutan umum, ibu-ibu rumah tangga, dan para buruh-karyawan. Respons ini seharusnya sudah dibaca oleh para pemimpin jauh-jauh hari. Apalagi pada bulan Mei 2008 ini Indonesia masih dalam memperingati 10 tahun perjuangan reformasi. Perjuangan yang turut melibatkan salah satunya para mahasiswa. Saat itu, banyak dari mereka yang menjadi korban di dalamnya.
Sinyal aksi mahasiswa untuk menentang kenaikan harga BBM kali ini sudah terbaca. Satu universitas yang menjadi sorotan adalah Universitas Nasional (Unas). Atas aksi unjuk rasanya, Unas menjadi korban kekerasan aparat polisi. Kampus ini menjadi tumbal bagi pergerakan mahasiswa di era reformasi. Tepat di bulan peringatan tragedi 10 tahun tumbangnya Orde Baru tahun 1998.
Segera kasus itu mengarah ke bidang hukum, HAM, kriminalitas, bahkan komoditas politik. Muncul lagi istilah aparat yang represif seperti pada Orde Baru. Tercuatlah kalimat anarkisme mahasiswa. Dan yang paling menyakitkan civitas akademika yakni munculnya kalimat, aksi unjuk rasa mahasiswa “ditungganggi”.
Terlepas dari kalimat-kalimat itu, berani atau tidaknya sang pemimpin sangat menentukan nasib para pengikutnya. Menentukan gerak langkah dan dinamika tiap aktivitas selanjutnya. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unas sejak Jumat (23/5) hingga Sabtu kelabu (24/5), sebenarnya bisa aman kalau pemimpin-pemimpin dari kubu polisi dan rektorat Unas sigap.
Seandainya saja, Rektor Unas Umar Basalim berani bertindak mengamankan mahasiswanya agar tertib demonstrasi, saat itu. Seandainya saja, pimpinan polisi tidak memutuskan tetap mengepung kampus dari Jumat Malam sampai Sabtu dini hari. Sekedar logika saja, pengepungan polisi di depan kampus Unas menyulitkan mahasiswa untuk membubarkan diri.
Ini menjadi semacam tekanan psikologis. Mahasiswa tidak berani keluar kampus untuk pulang, karena jalan keluar satu-satunya diblokade polisi. Walhasil, bentrokan berujung penyerbuan aparat masuk kampus terjadi. Ini karena mahasiswa merasa ditahan di dalam kampus seharian.
Kalau Rektor Unas berani bertindak kala itu, niscaya acara wisuda sarjana Unas yang diadakan Sabtu siang, pascapenyarangan polisi, tidak akan membuat acara sakral pengukuhan para sarjana itu menjadi haru biru. Satu contoh yang patut diteladani adalah tindakan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Bernard Hutabarat.
Keberanian Pemimpin
Rektor UKI ini berani berorasi di depan mahasiswanya untuk tertib dan kembali masuk kampus. Dia berani turun ke lokasi aksi, bahkan terlibat dalam pembersihan fasilitas blokade yang menghalangi jalan Mayjen. Sutoyo, Jaktim.
Seperti diketahui, mahasiswa UKI Cawang mengadakan aksi demo dan memblokade jalan raya di depan kampus itu. Keberanain sang rektor menghasilkan tidak terjadi penyerbuan aparat ke dalam Kampus UKI, dan tidak ada korban dari pihak mahasiswa maupun aparat. Memang terjadi kerugian di pihak masyarakat pengguna jalan. Tetapi ini meminimalisir risiko gejolak.
Ekses penyerangan Unas juga mengakibatkan tumbuhnya semacam dendam mahasiswa kepada aparat kepolisian. Contoh tragis yakni pengeroyokan Kepala Unit Patroli Polsek Kebayoran Baru, Iptu Hendrico Manurung, Selasa (27/5). Hendrico yang bernasib naas itu dikeroyok oknum-oknum di depan Kampus Universitas Moestopo Beragama. Seperti dilansir media ibukota, para mahasiswa Moestopo saat itu sedang berunjuk rasa.
Tetapi memang semua kejadian akan menghasilkan reaksi. Kasus yang telanjur terjadi akhirnya menelurkan solusi, atau semacam kesepakatan kalau boleh dibilang begitu. Pemerintah DKI Jakarta beserta aparat kepolisian, dan para rektor se-DKI Jakarta berkumpul, dalam acara musyarawah pimpinan daerah (Muspida), Selasa (27/5).
Hasil pertemuan antara lain menyatakan agar, setiap masalah dalam kampus harus diselesaikan oleh pihak kampus sendiri. Artinya pimpinan tertinggi yakni rektor punya wewenang mengatasi, menjaga, aksi demo mahasiswa. Kepolisian tidak akan bertindak jika tidak ada permintaan dari pihak rektorat.
Keputusan Muspida diterapkan ketika Mahasiswa dari Universitas Katholik Atmajaya dan Universitas Borobudur berdemonstrasi, Rabu (28/5). Aksi mereka tidak mendapat kepungan dari aparat kepolisian. Pengerahan aparat keamanan hanya dilakukan untuk mengatur lalu-lintas jalan, yang memang menjadi macet atas aksi mahasiswa.
Di sini, kembali mereka yang dipercaya menjadi pemimpin di berbagai bidang diuji. Apalagi, bangsa ini belum habis memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei 2008. Kebangkitan jiwa pemimpin yang sigap, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab dipertaruhkan. Juga sangat dibutuhkan. Pasalnya, peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional Indonesia ternyata harus dilalui dengan ujian-ujian berat. (teh, Kamis 29/5/2008)
foto: aksi demo by teh
Rabu, April 30, 2008
Ultraman Beraksi

Mereka adalah kelompok legal dan beroperasi di negara yang satu ini. Pembasmi kejahatan, dan pembela kebenaran. Gebrakan demi gebrakan dinilai banyak kalangan cukup berani, layak diacungi jempol-lah. Contoh teranyar yakni aksi para Ultraman untuk membongkar kedok asli sekelompok Satria Baja Hitam, yang katanya sih dipilih dan diangkat sebagai wakil rakyat.
Dua kelompok jagoan itu saling beradu (tapi pasti salah satunya harus jadi badguy dong). Perseteruan mereka memang belum seperti di komik-komik, tapi tetap lumayan seru karena diiringi adu argumentasi dan perang urat nyali. Upaya Ultraman bahkan sampai didukung grup musik Rolling Stones lokal (gue lebih suka kalo judul lagunya menjadi Gosip para Jahanam). Rangkaian dinamika itu semuanya terendus dan tertuang di berbagai media massa, berkat jasa baik para manusia perkasa berciri Clark Kent, jurnalis berjiwa Superman.
Pimpinan Ultraman, Ultraman Hayata yang berkumis dan berwajah sangar memang berani. Meski bos Satria Baja Hitam, Kotaro Minami dengan tato pohon beringin itu sudah wanti-wanti. “Jangan coba-coba grasa-grusu di kandang gue brur,” cegah Kotaro sambil berteriak merapal ilmu: berubah!!
Tetap aja si kumis ngotot. “Wah, ente belon tahu siapa kita ini,” balas Hayata sambil yang tiba-tiba menjadi raksasa, menyilangkan kedua tangan, lalu keluarlah sinar laser mematikan. Terimalah jurus Spectrum Ray!!!
Akhirnya, kandang para Satria Baja Hitam di geledah juga. Pasalnya, grup Ultraman memang dapat kewenangan penuh untuk itu. Grup ini sebelumnya pernah udak-udak geng motor Judge Dread, kumpulan para mahkamah agung, trus sarang Paman Gober. Di sarang ini, beberapa pengabdinya ditahan, bahkan sang gubernur Gober masuk tahanan juga.
Akhirnya tinggal pahlawan lokal senyam-senyum. Sederet jagoan lokal mendukung langkah basmi kejahatan ini. Contohnya si Pitung dan Bang Ji'i, Panji Manusia Millenium, tak lupa Wiro Sableng juga ikutan. “Ya, akhirnya ada juga yang berani. Memang, semua kelompok ingin jadi jagoan, tapi ada yang salah jalan. Makanya gue demen deh sama aksi Ultraman and the gank-nya. Lagian, bosnya kumisan kayak gue,” kata Gatotkaca yang tiba-tiba nongol, sambil tersenyum lalu terbang entah ke mana bersama Wonder Woman Jameela. Syuuut..
Dua kelompok jagoan itu saling beradu (tapi pasti salah satunya harus jadi badguy dong). Perseteruan mereka memang belum seperti di komik-komik, tapi tetap lumayan seru karena diiringi adu argumentasi dan perang urat nyali. Upaya Ultraman bahkan sampai didukung grup musik Rolling Stones lokal (gue lebih suka kalo judul lagunya menjadi Gosip para Jahanam). Rangkaian dinamika itu semuanya terendus dan tertuang di berbagai media massa, berkat jasa baik para manusia perkasa berciri Clark Kent, jurnalis berjiwa Superman.
Pimpinan Ultraman, Ultraman Hayata yang berkumis dan berwajah sangar memang berani. Meski bos Satria Baja Hitam, Kotaro Minami dengan tato pohon beringin itu sudah wanti-wanti. “Jangan coba-coba grasa-grusu di kandang gue brur,” cegah Kotaro sambil berteriak merapal ilmu: berubah!!
Tetap aja si kumis ngotot. “Wah, ente belon tahu siapa kita ini,” balas Hayata sambil yang tiba-tiba menjadi raksasa, menyilangkan kedua tangan, lalu keluarlah sinar laser mematikan. Terimalah jurus Spectrum Ray!!!
Akhirnya, kandang para Satria Baja Hitam di geledah juga. Pasalnya, grup Ultraman memang dapat kewenangan penuh untuk itu. Grup ini sebelumnya pernah udak-udak geng motor Judge Dread, kumpulan para mahkamah agung, trus sarang Paman Gober. Di sarang ini, beberapa pengabdinya ditahan, bahkan sang gubernur Gober masuk tahanan juga.
Akhirnya tinggal pahlawan lokal senyam-senyum. Sederet jagoan lokal mendukung langkah basmi kejahatan ini. Contohnya si Pitung dan Bang Ji'i, Panji Manusia Millenium, tak lupa Wiro Sableng juga ikutan. “Ya, akhirnya ada juga yang berani. Memang, semua kelompok ingin jadi jagoan, tapi ada yang salah jalan. Makanya gue demen deh sama aksi Ultraman and the gank-nya. Lagian, bosnya kumisan kayak gue,” kata Gatotkaca yang tiba-tiba nongol, sambil tersenyum lalu terbang entah ke mana bersama Wonder Woman Jameela. Syuuut..
Langgan:
Entri (Atom)